Kata kunci : Kualitas, Pemerataan dan Kebijakan Pendidikan Nasional.

Pendahuluan

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tugas dan fungsi pemerintah, memajukan bahwa Indonesia adalah Negara Pengurus atau Negara Kesejahteraan, yaitu negara demokrasi musyawarah yang membolehkan negara atau pemerintah berperan aktif menyejahterakan rakyat.

Hal itu berbeda dengan negara demokrasi liberal, kapitalis, dan skularis yang serba-swasta dengan menempatkan negara sebagai “penjaga malam” saja, seperti Amerika Serikat.

Negara Kesejahteraan itu awalnya lahir dan berkembang sesudah Perang Dunia I di Eropa Barat sebagai versi baru negara demokrasi liberal yang merupakan sintesis antara kapitalisme yang serba-swasta dengan sosialisme yang serba-negara.

Konsepsi seperti itu dikembangkan dan dijabarkan dalam konstitusi Indonesia dengan rumusan “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” yang bermakna demokrasi sosial, yaitu memadukan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi. Itulah sebabnya dalam seluruh naskah UUD 1945 yang asli, kata demokrasi tidak ditemukan sama sekali.

Konsepsi kedaulatan rakyat itu dijabarkan dalam sila keempat dan kelima Pancasila yaitu, kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pilihan sebagai Negara Kesejahteraan itu sangat tepat karena 96% dari 72 juta penduduk Indonesia pada tahun 1945 itu masih buta huruf, miskin, dan sakit-sakitan akibat penjajahan (kolonialisme dan imperalisme) oleh kapitalis negara industri barat yang menganut kapitalisme, liberalisme, dan individualisme.

Justru itu Pemerintah Indonesia diberi tugas dan fungsi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal itu dijabarkan dalam bentuk pengajaran dan pendidikan yang harus mengacu kepada kurikulum yang berbasis kompetensi, yang harus mengacu kepada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan esensi pendidikan.

Prof. Dr. H. Anwar Arifin

Dilansir dari Buku Jurnal Ketatanegaraan Volume : 007 / Februari 2018

Lembaga Pengkajian MPR RI

Advertisements