Pendahuluan

Partai Politik (parpol) di Indonesia kini menghadapi situasi paradoks.

Di satu sisi, eksistensi mereka diakui sangat penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, khususnya dalam soal rekrutmen penyelenggara negara.

Hanya pada Parpol terletak hak mengusulkan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A Ayat 2) dan hanya institusi inilah yang menjadi peserta pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (Pasal 22E Ayat 3).

Selain itu, secara yuridis Parpol memiliki posisi kuat karena keputusan pembubaran sebuah Parpol tidak bisa sembarangan diputus Pemerintah, melainkan harus melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C Ayat 1).

Dalam kajian ilmu politik, terletak pada statusnya sebagai Infrastruktur Politik yaitu struktur politik non-negara yang tidak memiliki pengaruh langsung pada pembuatan Infrastruktur Politik negara.

Pengaruhnya terletak pada empat fungsi kepentingan masyarakat; (1) pendidikan politik rakyat; (2) artikulasi kepentingan masyarakat; (3) agregasi aspirasi rakyat dan; (4) rekrutmen pemimpin masyarakat.

Pada fungsi terakhir, Parpol sangat berpengaruh menentukan Suprastruktur Politik, yaitu lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif dan pada tataran tertentu yudikatif.

Dapat dikatakan, berfungsinya Suprastruktur Politik sangat dipengaruhi kondisi Infrastruktur Politik, khususnya Parpol.

Tulisan ini menilai, buruknya kinerja dan performa Parpol di mata publik diakibatkan terutama oleh dua hal yang dianalogikan sebagai “Virus”.

Virus ini menyebabkan Parpol mengalami “Infeksi” dalam bentuk disfungsi politik dalam sistem demokrasi secara keseluruhan.

Pertama, virus “Oligarki” atau penguasaan segelintir elit, biasanya datang dari sosok yang memiliki dana besar, di tubuh Parpol.

Kedua, Parpol juga dijangkiti virus “Kartel”, dimana karena dorongan untuk mendapatkan pendanaan partai, partai-partai “berkoalisi” tidak berdasarkan basis ideologis.

Namun guna memperoleh akses pada dana-dana pemerintah di luar dana subsidi negara yang legal dengan semata fokus pada perburuan jabatan-jabatan di pemerintahan dan parlemen.

Virus adalah suatu jenis mikroorganisme ganas (Virulent).

Berbagai jenis virus menyerang organ tubuh sesuai dengan sifat spesifiknya masing-masing.

Tingkat bahaya menjadi target habitatnya. Pada organ tubuh vital seperti otak, hati, jantung, paru-paru, dll bisa berakibat fatal.

Jika negara diumpamakan tubuh manusia maka Parpol adalah salah satu organ tubuh vital.

Maka jika Parpol terinfeksi virus “Oligarki” dan “Kartel” niscaya berpotensi membahayakan bukan hanya terhadap Parpol, tetapi juga terhadap keselamatan Negara.

Karena virus “Oligarki” dan “Kartel” adalah jenis virus yang sangat ganas.

Perlu menjadi catatan bahwa, meski tulisan ini membahas tentang kejangkitan virus “Oligarki” dan virus “Kartel” pada Parpol di Indonesia, namun virus itu sendiri merupakan fenomena umum yang menjadi penyebab disfungsionalitas Parpol di seluruh dunia dan mengancam sistem demokrasi secara global.

Sebagaimana akan dibahas nanti, “Oligarki” adalah fenomena yang diambil dari kasus Partai Sosial Demokrat di Jerman.

Sedangkan “Kartel”, didasari pengamatan atas evolusi Parpol di Eropa Barat dan dipakai sebagai kerangka teoritis dalam melihat praktek demokrasi di Rusia era Putin dan juga Filipina.

Baru dalam satu dasawara terakhir ini, dua teori ini dipakai untuk memotret kondisi politik di Indonesia paska Reformasi.

Tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, akan menjelaskan secara umum fungsi-fungsi ideal Parpol dalam literatur ilmu politik guna mendapatkan gambaran tentang bagaimana seharusnya Parpol yang “Sehat”.

Selanjutnya di bagian kedua, dibahas masalah umum Parpol di Indonesia guna menggambarkan betapa Parpol di Indonesia dianggap mengalami disfungsi peran yang menunjukan kondisinya yang “Sakit”.

Bagian ketiga dan keempat, akan membahas dua virus “Oligarki” dan virus “Kartel” penyebab sakitnya Parpol.

Selanjutnya akan dibahas, mengapa dan dalam situasi seperti apa dua virus itu bisa berkembang.

Bagian terakhir adalah tawaran “Vaksin” untuk mengatasi problematika internal Parpol yaitu dengan perbaikan regulasi tentang Parpol dan Pemilu guna menyehatkan Parpol di Indonesia dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

Baca juga: Ilmu Pengetahuan Dan Prosedur Ilmiah

Ir. Rully Chairul Azwar,M.Si,IPU

Dilansir dari Buku Jurnal Ketatanegaraan Volume: 005 / November 2017

Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)

Advertisements